Operasi 'Jagratara' Resmi Dimulai, Imigrasi Perketat Pengawasan Orang Asing di Bali

DENPASAR – Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, secara resmi membuka Operasi Pengawasan Keimigrasian “Jagratara” melalui apel pasukan di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali pada Rabu (02/10/2024). Gelaran ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Pejabat Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya; Ketua DPRD Bali, Dewa Jack; serta Kapolda Bali, Irjen. Pol. Daniel Adityajaya. Sebanyak 125 personel Imigrasi yang terdiri dari Penyidik PNS Imigrasi, Petugas Patroli, dan Petugas Tempat Pemeriksaan Imigrasi turut ambil bagian dalam operasi ini.

Operasi Jagratara merupakan inisiatif nasional dalam pengawasan orang asing yang dilaksanakan secara serentak oleh tim imigrasi di seluruh Indonesia. Tahun 2024 menjadi tahun penting, di mana Operasi Jagratara menjadi penutup dari rangkaian dua operasi serupa yang telah digelar sebelumnya.

Baca juga: Residivis Si Tongkol Akhirnya Berhasil Ditangkap Satreskoba Polresta Mataram

“Jagratara lahir dari kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat seiring dengan meningkatnya jumlah orang asing di Indonesia, terutama di sektor pariwisata dan investasi. Kami ingin memastikan bahwa semua pendatang mematuhi aturan imigrasi, dan hanya pelintas yang berkualitas yang masuk ke Indonesia, ” ungkap Silmy Karim di sela-sela acara pembukaan.

Dalam rangka persiapan operasi, seluruh kantor imigrasi di Indonesia telah diperintahkan untuk siap siaga, memperhatikan stabilitas keamanan dan mitigasi risiko. Tim pengawas juga diberikan wewenang langsung untuk menindak tegas setiap dugaan pelanggaran keimigrasian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca juga: Spesialis Pencurian Hewan Ternak Diamankan Polisi, Tiga Pelaku DPO

Tak hanya itu, dalam acara tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi juga menyerahkan secara simbolis 20 unit kendaraan patroli baru dari total 265 unit yang dialokasikan untuk Bali, guna mendukung mobilitas tim di lapangan. Penambahan kendaraan ini diharapkan akan meningkatkan kecepatan respon dan memperluas jangkauan pengawasan di wilayah yang memiliki konsentrasi tinggi warga negara asing.

“Indonesia harus tetap menjadi destinasi yang aman dan nyaman bagi wisatawan dan investor asing yang taat hukum, sekaligus menjamin keamanan masyarakat Indonesia dari ancaman kejahatan lintas negara dan gangguan ketertiban umum, ” pungkas Silmy Karim.

Baca juga: Klinik Hukum Matador: Mediasi Bagian dari Kami

Operasi Jagratara diharapkan menjadi benteng terakhir di tahun 2024 dalam menjaga kedaulatan imigrasi dan keamanan nasional. (klikimigrasi.com)